JAKARTA, 2 Juli 2026 – Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia (HIPJI) menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan ISBN yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada Rabu, 1 Juli 2026, di Jakarta. Kehadiran HIPJI dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung penataan ulang ekosistem penerbitan nasional, khususnya pada sektor publikasi ilmiah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz memaparkan pembaruan total kebijakan layanan ISBN. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah penegasan bahwa ISBN berfungsi murni sebagai identitas buku yang didistribusikan secara luas kepada masyarakat, dan bukan sebagai tolok ukur kualitas akademik maupun dokumen internal institusi.

Ketua Umum HIPJI menyambut baik langkah tegas Perpusnas yang meluruskan miskonsepsi mengenai urgensi ISBN di lingkungan akademik.

“Selama ini ada beban administrasi yang menurut saya belum pas di mana skripsi, tesis, disertasi, hingga laporan penelitian internal diwajibkan memiliki ISBN demi mengejar angka kredit. Kebijakan baru ini memberikan batas yang jelas. HIPJI sangat mendukung agar karya akademik diolah terlebih dahulu menjadi buku monograf atau buku referensi berkualitas sebelum diajukan ISBN-nya,” ujarnya.

HIPJI juga mengapresiasi koordinasi intensif yang dilakukan Perpusnas dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Langkah integrasi ini dinilai akan menyehatkan iklim menulis para dosen dan peneliti, sekaligus mereduksi inflasi nomor ISBN di Indonesia yang sempat menjadi perhatian International ISBN Agency.

Selain substansi kebijakan, HIPJI memberikan apresiasi tinggi terhadap peningkatan teknis layanan sistem antrean ISBN. Dengan sistem baru ini, para penerbit anggota HIPJI yang memerlukan perbaikan dokumen tidak perlu mengulang proses antrean dari titik nol. Pembaruan ini diyakini akan meningkatkan efisiensi waktu penerbitan buku-buku ilmiah di Indonesia secara signifikan.

Melalui momentum Forum Konsultasi Publik 2026 ini, HIPJI berkomitmen untuk segera melakukan sosialisasi masif kepada seluruh anggotanya yang terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga riset di seluruh Indonesia. HIPJI siap bersinergi dengan Perpusnas demi memastikan kebijakan baru ini berjalan optimal, demi lahirnya karya-karya publikasi ilmiah nasional yang lebih selektif, bermutu, dan berdampak luas bagi masyarakat.